Rapat Kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua, di kantor Gubernur Papua Tengah. (Foto : ag)
PORTAL-3.Com ; Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) selenggarakan Rapat Kerja, dalam rangka Penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dalam Bingkai NKRI, bertempat di kantor Gubernur Bandara Lama Nabire, Papua Tengah belum lama.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H , dalam acara yang dihadiri sekitar 150 orang ini, menekankan pihaknya sebagai ketua Asosiasi Gubernur se tanah Papua, ingin menyampaikan beberapa harapan bahwa Majelis Rakyat Papua dengan visi dan misi kolektif para gubernur di tanah Papua, menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekedar objek dari kebijakan. “Kami berharap MRP ke depan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang Aman dan damai serta terjaga stabilitasnya” tegas Gubernur Papua Tengah.
Hadir pada acara yang monumental ini, Deinas Geley, S.Sos, M.Si. Wakil Gubernur Papua Tengah; Brigjen TNi Alfi Sahri Lubis, Kabinda Prov.Papua Tengah ; Brigjen Alfred Papare, Kapolda Papua Tengah ; Brigjen TNI Frits Wilem Richard Pelamonia, S.E. Danrem 173/PVB ; Silwanus Sumule, Sp.OG, M.H.Kes. Sekda Provinsi Papua Tengah ; Irjen Pol (Purn) Drs Petrus Waine, SH, M.Hum , Kepala BP3OKP Papua Tengah; Agustinus Anggaibak, S. M. Koordinator Asosiasi MRP Se-Tanah Papua ; Kapten Laut (E) U. Purba, Pasi Intel Lanal Nabire ; Para Pimpinan MRP Se-Wilayah Papua dan Para anggota BP3OKP Se-Wilayah Papua serta Para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan tokoh masyarat di Se-Wilayah Papua Tengah
Dalam sambutannya Agustinus Anggaibak, S. M. selaku Koordinator Asosiasi MRP Se-Tanah Papua, menekankan dalam suasana persaudaraan dan semangat pengabdian untuk masa depan orang asli Papua, maka dalam pertemuan yang strategis dan bersejarah ini, untuk Jangan pernah lupa otonomi khusus lahir karena sejarah panjang, sejarah tentang rakyat Papua yang bersuara keras untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, namun negara merespon dengan kegiatan otonomi khusus, bukanlah hadiah cuma cuma, melainkan otonomi khusus adalah perjanjian politik antara orang asli di Papua dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Meki Nawipa S.H, Gubernur Provinsi Papua Tengah, selaku Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua, berharap supaya orang Papua ke depan bisa berjalan sesuai dengan undang-undangnya. “Kami akan mendukung 40.000 BPJS kepada orang asli Papua, Jadi kalau ada orang Papua yang tidak terdaftar di BPJS tinggal kita atur lintas pemerintah karena kita sudah punya anggaran untuk mendistribusikan hal tersebut” Tegas Gubernur Papya Tengah.
Sebagai ketua Asosiasi Gubernur se tanah Papua, pihaknya berharap MRP menjadi pelopor dalam melestarikan kekayaan adat budaya dan kearifan lokal orang Papua, MRP sangat penting untuk menjaga hati orang Papua. “Orang Papua punya harga diri, karena dari sana lah kekuatan identitas kita sebagai orang papua, kita merasa kita sedang menghadapi era modern, modernisasi yang cepat dan jika kita tidak memperkuat akan budaya kita maka kita akan kehilangan energi, kita harus menjadi penjaga nilai, tetapi juga harus mendorong transformasi nilai-nilai itu agar relevan dengan konteks kemajuan” tandas Gubernur Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah berharap, agar MRP terus mengambil bagian aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif berkelanjutan dan ramah lingkungan, khususnya terkait otonomi khusus dan penguatan kelembagaan adat adalah langkah penting dalam memastikan bahwa suara orang asli Papua bukan hanya didengar, tetapi diakui dan dihormati secara hukum dan politik, ujar Gubernur Meki Nawipa. >>> (Ag/johar/◊HS)
